Lama Tak Terdengar, PAN Beri Kabar Terbaru Eko Patrio dan Uya Kuya
- Kolase Instagram.
Jakarta, VoxPop – Kabar mengenai Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya jarang terdengar pasca dinonaktifkan dari anggota DPR RI.
Terbaru, Partai Amanat Nasional (PAN) membeberkan kabar dari keduanya. Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa status Eko dan Uya masih sama yakni anggota DPR nonaktif.
"Sejauh ini DPP PAN masih tetap statusnya menonaktifkan para anggota kita," katanya kepada wartawan, dikutip Rabu 22 Oktober 2025.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Waketum PAN Eddy Soeparno
- Antara
Perihal kelanjutan persoalan keduanya Eddy menjelaskan, bahwa hal itu ada ditangan Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan dan dikomunikasikan ke pimpinan fraksi.
"Perkembangannya tentu kami menunggu arahan selanjutnya dari ketua umum dan akan nanti dikomunikasikan kepada pimpinan fraksi PAN," jelasnya.
Sebelumnya PAN telah menyatakan telah menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari anggota DPR RI.
Pengumuman penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya dari anggota DPR itu tertuang dalam siaran pers DPP PAN yang diterima tvOnenews.com, Minggu 31 Agustus 2025.
Surat siaran pers itu ditandatangani oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.
Disebutkan pula bahwa Eko Patrio dan Uya Kuya resmi tidak aktif sebagai anggota DPR terhitung dari Senin, 1 September 2025.
"Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo dan Saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," tulis keterangan pers tersebut.
Keterangan tersebut juga meminta agar masyarakat tetap tenang dan sabar serta percaya pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PAN menegaskan bahwa pihaknya bersama pemerintah akan selalu berpihak kepada rakyat.
tvOnenews/Aldi Herlanda
DPR Tegaskan Kenaikan Tukin TNI hingga 90 Persen Tak Ganggu Efisiensi Anggaran, Ini Alasannya
DPR menilai adanya kenaikan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kemenhan hingga 90 persen tidak bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
