Purbaya Sebut Rating AAA Panda Bond Buktikan Kredibilitas Pengelolaan Fiskal RI
- Antara
Jakarta, VoxPop – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, surat utang berdenominasi Yuan atau Renminbi, Panda Bond, memperoleh peringkat kredit tertinggi yakni AAA, dari lembaga pemeringkat di China.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan kebijakan fiskal pemerintah telah mendapat kepercayaan dan pengakuan dari pasar internasional.
"Bagus. Itu menunjukkan bahwa kebijakan Pak Prabowo mengendalikan fiskal benar. Enggak ada yang seperti orang-orang bilang brutal segala macam, enggak. Memang prudent dan hati-hati," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana Kepresidenan
- Yeni Lestari/VoxPop
Diketahui, pemerintah menerbitkan Panda Bond pada 23 Juli 2026. Lembaga pemeringkat China, Lianhe Rating Co., Ltd., pada 1 Juli 2026 lalu telah menetapkan peringkat AAA dengan prospek stabil (AAA/Stable) untuk instrumen surat utang tersebut.
Purbaya menilai, peringkat AAA itu mencerminkan keyakinan investor terhadap pengelolaan fiskal pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, Purbaya mengaku belum memperoleh informasi mengenai hasil penerbitan Panda Bond karena proses book building masih berlangsung.
"Belum tahu, belum dapat informasi," ujarnya.
Selain menyinggung penerbitan Panda Bond, Purbaya juga menyampaikan optimisme terhadap prospek ekonomi nasional. Setelah mencatat pertumbuhan sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026, ia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,4-5,5 persen pada kuartal II 2026.
Menurutnya, kinerja ekonomi diproyeksikan semakin menguat pada semester II 2026, didukung oleh likuiditas yang memadai untuk menopang aktivitas perekonomian.
"Yang saya tahu, semester II, triwulan III, triwulan IV akan tumbuh lebih cepat lagi. Karena cukup, kita pastikan cukup uang di sistem perekonomian untuk mendorong ekonomi," ujarnya. (Ant).
DPR Undang Mendagri-Kepala Daerah Rapat Besok, Bahas Masalah Fiskal
Komisi II DPR RI akan mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga kepala daerah se-Indonesia dalam rapat dengar pendapat pada Kamis, 30 Juli 2026.
