BPJS Kesehatan Bukan Kewajiban, tapi Kebutuhan
- BPJS Kesehatan
VoxPop – Diskriminasi, menunggu waktu lama untuk mendapat tindakan medis, sulit cari kelas perawatan termasuk ICU, PICU, NICU, ruang isolasi dan lain sebagainya, adalah keluhan yang sering dilontarkan pasien pengguna fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Meski terdapat plus minus dalam pelayanannya, tidak dapat dipungkiri, keberadaan BPJS Kesehatan begitu penting bagi masyarakat; khususnya masyarakat menengah ke bawah.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menyadari masih ada kekurangan yang terjadi dalam praktiknya di lapangan.
"Jerman itu mulai tahun 1883, Inggris itu memulai dari tahun 1911, Jepang itu sejak 1965, kita baru mulai 2014. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan saya kira itu masih sangat wajar, tapi kami berkomitmen untuk memperbaiki".
Kepada VoxPop, Fachmi menjelaskan bagaimana pencapaian dan kinerja BPJS Kesehatan, hingga kesadaran masyarakat betapa pentingnya jaminan kesehatan. Simak wawancara VoxPop selengkapnya dengan Fachmi Idris, berikut petikannya:
Bagaimana Anda menanggapi banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan BPJS di rumah sakit?
Yang pertama kita terima kasih kepada semua pihak yang terus mendukung, memberikan saran, juga termasuk mengkritik yang sifatnya konstruktif terhadap program ini. Karena biar bagaimana pun program ini sangat dirasakan sekali oleh masyarakat. Yang harus dipahami adalah program ini adalah sinergi banyak faktor. Artinya, BPJS ini bukan pemain tunggal ya. Banyak sekali sinergi yang harus dilakukan dalam program terkait. Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang, saya melihatnya (keluhan-keluhan) ini tentu menggunakan indikator-indikator yang menjadi acuan kerja. Indikatornya itu yang sifatnya roadmap dan sifatnya Rancangan Program Jangka Menengah Nasional, yang operasional sehari-hari kita mengacu pada roadmap, karena di situ ditetapkan indikator capaian atau ukuran-ukuran terhadap program sepanjang lima tahun berjalan.
Tentu masyarakat memiliki penilaian tersendiri ya. Kalau kami menilai tentu mengacu pada indikator-indikator pada roadmap itu. Seperti misalnya, kepuasan peserta. Kalau bicara kepuasan peserta, kepuasan peserta ini berada di angka 75 persen masyarakat puas begitu kita memulai program ini di tahun 2014. Kemudian target kita itu pada tahun 2019 tingkat kepuasan masyarakat harus di angka 85 persen. Karena dari teori yang ada, kemudian dari benchmark berbagai negara untuk pelayanan publik, seperti jaminan kesehatan ini angka kepuasan masyarakat 85 persen, itu sudah angka yang sangat optimal. Artinya, tidak mungkin kepuasan masyarakat pada pelayanan publik itu di angka 100 persen. Itu kalau kita bicara teori ya.
