Sidang Tahunan MPR 2026 Tinggalkan Baju Adat, Peserta Pria Wajib Kenakan Pakaian Sipil Lengkap
- vivanews/Andry
Jakarta, VoxPop – Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2026 dipastikan kembali menggunakan aturan berpakaian berupa pakaian sipil lengkap (PSL) bagi peserta laki-laki. Ketentuan tersebut melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan pada Sidang Tahunan MPR tahun sebelumnya, sehingga tradisi mengenakan pakaian adat tidak lagi digunakan.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan peserta laki-laki diwajibkan mengenakan pakaian sipil lengkap, sedangkan ketentuan berpakaian bagi peserta perempuan akan disesuaikan.
"Nggak (baju adat), kita pakai ini, pakaian sipil lengkap untuk laki-laki. Untuk perempuan menyesuaikan," kata Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.
Keputusan tersebut menjadi kelanjutan dari kebijakan pada Sidang Tahunan MPR 2025. Sebelumnya, sidang tahunan selama beberapa tahun identik dengan penggunaan busana adat dari berbagai daerah di Indonesia sebagai simbol keberagaman budaya nasional.
Namun, mulai tahun lalu peserta laki-laki beralih menggunakan pakaian sipil lengkap, dan aturan yang sama kembali diterapkan pada penyelenggaraan sidang tahun ini.
Digelar pada 14 Agustus 2026
Sidang Tahunan MPR dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026. Eddy menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan dipilih lebih pagi agar seluruh rangkaian agenda dapat diselesaikan sebelum waktu salat Jumat.
Menurutnya, penentuan tanggal tersebut dinilai paling ideal dari sisi kesiapan penyelenggaraan maupun pelaksanaan agenda sidang.
"Jadi memang tanggal 14 itu yang paling ideal. Dari segi persiapan tidak berbeda dengan tahun yang lalu," ujarnya.
Ia menambahkan, secara umum persiapan Sidang Tahunan MPR 2026 tidak mengalami perubahan berarti dibandingkan penyelenggaraan pada tahun sebelumnya.
Panitia hanya melakukan penyempurnaan teknis agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Seluruh Mantan Presiden dan Wakil Presiden Diundang
Selain membahas persiapan teknis, MPR juga memastikan akan mengundang seluruh mantan presiden dan mantan wakil presiden Republik Indonesia untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR 2026.
Eddy mengatakan proses finalisasi undangan saat ini hampir selesai. Setelah rampung, surat undangan akan segera dikirimkan kepada para tokoh negara tersebut.
Meski demikian, hingga saat ini MPR belum dapat memastikan siapa saja yang akan hadir karena undangan resmi masih dalam tahap penyelesaian.
"Kita masih belum mendapatkan konfirmasi dari misalkannya para kepala negara yang sebelumnya, presiden, mantan presiden kita sebelumnya, wakil presiden sebelumnya itu juga pasti akan diundang tapi kita karena belum mengirimkan undangan tentu kita masih belum tahu," ujarnya.
Ia berharap proses pengiriman undangan dapat dilakukan dalam waktu dekat sehingga para tamu undangan memiliki waktu yang cukup untuk memberikan konfirmasi kehadiran.
"Ini udah finalisasi, mudah-mudahan segera kita kirim," tambahnya.
Kebijakan Berpakaian Berlanjut dari Tahun Sebelumnya
Penggunaan pakaian sipil lengkap pada Sidang Tahunan MPR menjadi salah satu perubahan yang mencuri perhatian dalam dua tahun terakhir.
Jika sebelumnya sidang tahunan identik dengan busana adat yang dikenakan para pejabat negara, anggota DPR, DPD, hingga tamu undangan, kini MPR memilih mempertahankan penggunaan pakaian sipil lengkap bagi peserta laki-laki.
Sementara itu, peserta perempuan tetap diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan jenis pakaian yang dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sidang Tahunan MPR merupakan agenda konstitusional yang digelar setiap tahun menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Forum tersebut dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, anggota MPR, DPR, dan DPD, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai unsur pemerintahan dan kenegaraan.
Pada penyelenggaraan tahun ini, rangkaian sidang akan dilaksanakan pada Jumat, 14 Agustus 2026, dengan jadwal lebih pagi agar seluruh agenda dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan ibadah salat Jumat. Selain itu, MPR juga tengah menuntaskan proses pengiriman undangan kepada seluruh mantan presiden dan mantan wakil presiden untuk menghadiri sidang tahunan tersebut.
Jenderal Sigit soal Isu Pergantian Kapolri: Itu Hak Prerogatif Presiden
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara soal isu surat presiden (Surpres) mengenai pergantian dirinya sebagai pimpinan dari Korps Bhayangkara.
