- VoxPop.co.id/Suryanta Bakti Susila
Bambang mengatakan, e-commerce punya bermacam-macam penjual atau merchant. Dengan banyaknya penjual, e-commerce tidak mungkin mengecek satu per satu produk yang dipajang secara detail.
Namun, Bambang menjelaskan, pemerintah bukan tanpa upaya atas maraknya ponsel ilegal. Kominfo, kata dia, terus bergerak terkait peredaran ponsel ilegal. Ada dua cara yang dilakukan oleh Kominfo untuk mendeteksi ponsel ilegal, yaitu dengan mengecek produknya secara langsung dalam laboratorium dan mengecek kelengkapan surat serta sertifikat izin edarnya.
Selain itu, Kominfo akan menindaklanjuti tiap laporan yang diterima pengguna yang tertipu membeli ponsel ilegal. "Jadi, untuk menindak produk seperti ini, ya tolong kalau Anda beli, kan ada kuitansinya, ada tokonya, itu nanti kami tindak," kata dia.
Divisi yang akan menindak dan memproses ponsel ilegal yaitu Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika Kominfo. Direktorat ini, ujar Bambang, juga bekerja turun ke lapangan dengan menyaru sebagai pembeli.
Kemudian, setelah membeli produk dari pasar, tim Direktorat Pengendalian akan mengecek sertifikat ponsel tersebut. Apakah menyalahi atau tidak dari ketentuan sertifikat yang diberikan, atau malah belum mengantongi sertifikat.
"Kalau salahi, kami panggil distributornya. Kasih peringatan satu, dua sampai tiga kali. Setelah itu baru kami cabut," tuturnya.
Bambang mengatakan, skema penindakan ponsel ilegal ini memang masih mengandalkan dari penegak hukum di lapangan dan kesadaran dari konsumen.
Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ismail Cawidu, mengakui, kementeriannya tidak diam dalam penindakan ponsel ilegal. Dia mengatakan, sepanjang barang bukti ponsel ilegal lengkap dan jelas, maka Kominfo akan memproses dan bekerja sama dengan kepolisian.
Namun, dia mengatakan, tidak mengikuti perkembangan kasus ponsel ilegal yang kini ditangani kepolisian.
Tapi, di sisi lain, beberapa konsumen pun malah mengaku diuntungkan dengan kehadiran ponsel ilegal. Alasannya jelas, soal harga yang lebih miring dari versi gerai resmi ponsel tersebut.
Meski ponsel tersebut tidak resmi, konsumen sudah tahu risiko tidak mendapatkan jaminan layanan purna jual secara resmi. Selain harga murah, ponsel ilegal itu datang lebih cepat.
Saat gerai resmi belum memajang produk ponsel baru, tapi toko online maupun offline sudah memamerkan produk anyar.
