- Antara/Jessica Helena Wuysang
Namun, entah bagaimana, tiba-tiba ada sekelompok orang yang tidak senang dengan mereka. Massa yang tak senang itu membakar pondok Parwanto dan rekannya. Dia terusir dari Mempawah lalu dipulangkan ke daerah asal oleh pemerintah. "Saya yakin ada provokasi. Kami hidup tenang dengan warga Dayak di Kalimantan," ucapnya. Sampai hari ini Parwanto mengaku heran. Kenapa ia dan rekan-rekannya diusir dari Kalimantan. Padahal, ia mengaku hanya ingin bercocok tanam.
Pemerintah Membantah
Direktur Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) dari Kementerian Sosial, Sahabudin, mengatakan pihaknya sudah memulangkan eks Gafatar dari Kalimantan ke seluruh pelosok nusantara. “Kita bersinergi terkait masalah itu dengan institusi lain. Dari segi pengamanannya TNI Polri. Dari segi transportnya Kementrian Perhubungan. Kemensos itu yang dilakukan di penanganan permakanan logistik. Jadi Kemensos itu ketika ada penampungan di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, tugas pokoknya adalah logistiknya,” ujarnya.
Menurut dia, memang ada wacana agar para eks Gafatar ditransmigrasi, di arahkan ke tempat tempat yang ada lapangan pekerjaan. “Kan mereka cocok di pertanian dan perkebunan. Kemarin kan kita sudah rakor kemana-mana, ke Kementrian Desa Transmigrasi diarahkan ke sana untuk memberikan lapangan kerja kepada mereka,” ujarnya menambahkan.
Ia menjelaskan, para eks Gafatar sudah kembali ke masyarakat. Menurut dia, kalau sudah kembali, mereka bukan lagi Gafatar tapi sudah menjadi bagian dari masyarkat paada umumnya. Kalau menang layak dibantu, mereka akan dibantu dengan program bantuan regular. “Contohnya kita kasih bantuan keserasian sosial. Kita kasih dana Rp9 juta, mereka mau bikin apa di kampung halamannya. Tujuannya itu terwujudnya konektifitas masyarakat. Ada juga namanya keluarga harapan. Kalau memang layak dibantu mereka tergolong sebagai keluarga miskin pasti kita bantu.”
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengaku heran dengan kasus penarikan KTP dan KK warga eks Gafatar. Pasalnya, itu merupakan identitas yang melekat dengan penduduk. Untuk itu ia memerintahkan agar pemerintah daerah memberikan kembali identitas penduduk sesuai data base atau domisilinya.
